Breaking News
light_mode
Trending Tags

Bupati Kolaka Utara Dorong Percepatan Legalisasi Tanah dan Optimalisasi Lahan Pemda

  • account_circle Olank Zakaria
  • calendar_month Jum, 9 Jan 2026
  • comment 0 komentar

KOLAKA UTARA | SUARAEMPATPILAR.COM – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola aset daerah. Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (8 Januari 2026), guna mempercepat legalisasi tanah serta mendorong pemanfaatan lahan kawasan milik Pemda Kolaka Utara.

Rapat yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tersebut diikuti Kepala Kanwil BPN Sultra secara daring, serta dihadiri jajaran perangkat daerah terkait. Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan seluruh aset tanah milik pemerintah daerah memiliki kepastian hukum yang jelas.

Dalam arahannya, Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa percepatan legalisasi tanah, khususnya aset daerah, merupakan langkah strategis dan tidak bisa ditunda. Menurutnya, kejelasan status hukum lahan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Legalisasi tanah aset daerah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, serta memastikan aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegas Bupati.

Selain aspek legalisasi, rapat juga membahas pemanfaatan lahan kawasan milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara agar dikelola secara tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan aset daerah yang tepat dinilai dapat memberikan nilai tambah, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan publik.

Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPN, diharapkan proses administrasi pertanahan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Kerja sama ini juga dinilai penting untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum di masa mendatang yang kerap muncul akibat ketidakjelasan status lahan.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menargetkan percepatan penyelesaian sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib administrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Bupati Kolaka Utara Dorong Percepatan Legalisasi Tanah dan Optimalisasi Lahan Pemda
  • Penulis: Olank Zakaria

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kultum di Al Kautsar, Wagub Hugua Tekankan Ramadan untuk Empati photo_camera 1

    Kultum di Al Kautsar, Wagub Hugua Tekankan Ramadan untuk Empati

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2026
    • account_circle Olank Zakaria
    • visibility 192
    • 0Komentar

    KENDARI | SUARAEMPATPILAR.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., mengajak seluruh masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kualitas spiritual sekaligus memperkuat hubungan sosial antarwarga. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan kuliah tujuh menit (kultum) usai salat tarawih di Masjid Raya Al Kautsar, Kota Kendari, Selasa (24/2/2026) malam. Dalam tausiyahnya, […]

  • Jejak Luka Awal Tahun di Sulawesi: Mengenang Peristiwa 2 Januari yang Memicu Konflik Berdarah photo_camera 1

    Jejak Luka Awal Tahun di Sulawesi: Mengenang Peristiwa 2 Januari yang Memicu Konflik Berdarah

    • calendar_month Jum, 2 Jan 2026
    • account_circle Olank Zakaria
    • visibility 565
    • 0Komentar

    SULAWESI | SUARAEMPATPILAR.COM – Tanggal 2 Januari bukan sekadar hari kedua dalam kalender bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah. Pada tahun 2000, hari itu menjadi titik balik kelam yang mengubah hidup mereka selamanya, menandai dimulainya eskalasi konflik horizontal paling memilukan di era Reformasi. (POSO, 2 Januari 2025), Dua puluh lima tahun telah berlalu, […]

  • Remaja 16 Tahun Asal Baubau Ditangkap Kasus Dugaan Persetubuhan Anak 13 Tahun di Kendari photo_camera 1

    Remaja 16 Tahun Asal Baubau Ditangkap Kasus Dugaan Persetubuhan Anak 13 Tahun di Kendari

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle Olank Zakaria
    • visibility 249
    • 0Komentar

    KENDARI | SUARAEMPATPILAR.com — Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak kembali mengguncang Sulawesi Tenggara. Seorang remaja berinisial Y (16), warga Kota Baubau, diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Kendari atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Korban dalam kasus ini adalah seorang anak perempuan berusia 13 tahun, sebut saja Bunga (nama […]

  • Wagub Sultra Hugua Dorong Optimalisasi Aset Kelautan, Target PAD Naik Hingga Rp500 Juta photo_camera 1

    Wagub Sultra Hugua Dorong Optimalisasi Aset Kelautan, Target PAD Naik Hingga Rp500 Juta

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2026
    • account_circle Suara Empat Pilar
    • visibility 218
    • 0Komentar

    KENDARI | SUARAEMPATPILAR.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset strategis di sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Benih Udang Mata dan Balai Jasa Dok Perbengkelan pada Kamis (26/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya […]

  • Jeritan PPPK Paruh Waktu: Gaji Rp15 Ribu hingga THR Tak Jelas, Nasib Aparatur Negara Kian Terhimpit photo_camera 1

    Jeritan PPPK Paruh Waktu: Gaji Rp15 Ribu hingga THR Tak Jelas, Nasib Aparatur Negara Kian Terhimpit

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle Olank Zakaria
    • visibility 266
    • 0Komentar

    MAKASSAR | SUARAEMPATPILAR.COM — Di balik status sebagai bagian dari aparatur negara, ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di berbagai daerah kini menghadapi kenyataan pahit. Kesejahteraan yang seharusnya menjadi jaminan justru berubah menjadi tanda tanya besar, bahkan untuk kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Tidak hanya menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Provinsi […]

  • MA Perketat Pengawasan, 28 Aparatur Peradilan Disanksi pada April 2026 photo_camera 1

    MA Perketat Pengawasan, 28 Aparatur Peradilan Disanksi pada April 2026

    • calendar_month Jum, 1 Mei 2026
    • account_circle Olank Zakaria
    • visibility 149
    • 0Komentar

    JAKARTA | SUARAEMPATPILAR.com – Komitmen menjaga marwah lembaga peradilan kembali ditegaskan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui langkah tegas penegakan disiplin internal. Sepanjang April 2026, tren penjatuhan sanksi terhadap aparatur peradilan meningkat signifikan, menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan kini berjalan lebih ketat dan responsif. Mengacu pada Pengumuman Hukuman Disiplin Nomor 2295/BP/PENG.KP.8.2/IV/2026 yang dirilis oleh Badan Pengawasan […]

expand_less