BIROKRASI YANG LUKAI GURU, SAAT PROYEK MAHAL JADI TANDA TANGAN KEKUASAAN

Oleh: Olank Zakaria

Tangisan seorang guru di Deli Serdang adalah derit panjang sistem yang sudah membusuk. Ini bukan sekadar kisah sedih. Ini adalah pembongkaran pengkhianatan negara terhadap konstitusinya sendiri. Dua puluh tahun mengabdi, lalu dibuang seperti sampah. Empat belas guru PPPK, kontraknya berakhir di air mata. Negara ternyata lebih setia pada proyek daripada pada pengabdi bangsa.

Birokrasi kita bukan hanya kejam, ia juga semakin kreatif dalam mempermalukan martabat intelektual.

Di Muna, sebuah surat dinas (No: 800/3984) menjadi bukti tertulis keserakahan negara yang tak punya malu. Para sarjana S1, guru dan tenaga kependidikan, dipaksa menandatangani “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)” untuk digaji NOL RUPIAH. Bahasanya telanjang: negara tak punya uang, kalian harus paham dan ikhlas. Ini bukan pengabdian, ini perbudakan modern berlabel “ikhtiar.” Gelar sarjana, tugas mencerdaskan bangsa, diinjak-injak menjadi barang yang bisa dibeli dengan harga “nol.”

Ironinya, status naik justru membuat nasib turun. Di Kolaka Timur, guru honorer berstaus pendidikan S1 yang dulu mendapat gaji Rp1,2 juta, setelah jadi PPPK Paruh Waktu malah dipangkas jadi Rp1 juta. “Lebih dihargai saat masih honorer,” itu teriakan pilu yang seharusnya membakar muka para birokrat dan politisi. Lebih parah lagi, upah ini disamaratakan dengan lulusan SMA bahkan SMP. Birokrasi kita menghapus nilai profesionalisme dan kompetensi, seolah mengajar sama sederhananya dengan menyapu halaman.

Sementara guru disuruh berpuasa dan berikhtiar, birokrasi dan kekuasaan sedang pesta pora dengan proyek prestisius bernama Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Inilah titik puncak kemunafikan kebijakan. Anggaran MBG yang digelontor sebesar Rp335 triliun itu bukan uang jatuh dari langit. 67%-nya (Rp223,6 triliun) dirampok dari dana pendidikan! Ditambah lagi dengan pemotongan dana kesehatan dan fungsi ekonomi. Artinya, untuk membiayai proyek yang digembar-gemborkan ini, negara dengan sadar dan terencana mengorbankan masa depan anak bangsa (pendidikan) dan kesehatan rakyatnya.

Logikanya terbalik: petugas dapur dan pencuci piring non-sarjana di program MBG digaji Rp2-3 juta, lebih tinggi dari guru sarjana yang digaji nol atau satu juta. Sekali lagi, tak ada yang salah menggaji pekerja dapur dengan layak. Yang salah adalah mental birokrasi dan elit politik yang lebih bangga membangun etalase proyek populis ketimbang membenahi fondasi bangsa.

MBG dalam praktiknya bukan sekadar program sosial, ia telah menjadi “proyek prestise” kekuasaan. Di tengah sekolah bobrok, guru miskin, dan fasilitas kesehatan yang memprihatinkan, proyek ini hadir sebagai pertunjukan kemewahan fiskal. Ia kosmetik kebijakan yang indah di brosur kampanye, tetapi pahit di realitas krisis yang sebenarnya.

Rakyat butuh fondasi, bukan kosmetik. Mereka butuh:

1. Sekolah yang layak, bukan sekadar makanan di sekolah yang reyot.
2. Guru yang sejahtera dan dihargai, bukan guru yang menangis karena dipecat atau menandatangani pernyataan gaji nol.
3. Rumah sakit manusiawi, bukan sekadar janji makan bergizi sebelum jatuh sakit karena lingkungan buruk.
4. Pekerjaan bermartabat, bukan perbudakan berlabel “PPPK-Paruh Waktu”.
5. Perlindungan nyata saat bencana, bukan janji manis saat pemilihan.

Negara ini telah terbalik skala prioritasnya. Ia royal pada proyek yang visibel dan penuh puja-puji politik, tetapi pelit dan menghinakan pada garda terdepan pembangunan SDM: para guru. Ketika guru dipaksa “ikhlas” dengan gaji nol, sementara anggaran digelontor untuk proyek yang belum mendesak, yang terjadi bukan lagi kesalahan administratif, melainkan kerusakan moral birokrasi dan kepemimpinan bangsa.

Jika ini dibiarkan, yang kita petik bukan generasi emas 2045. Yang akan lahir adalah generasi yang dididik oleh para guru yang terluka, tumbuh dalam ketidakadilan, dan mewarisi mentalitas negara yang gemar mengorbankan yang lemah. Tangisan guru di Deli Serdang dan surat pernyataan gaji nol di Muna adalah alarm darurat. Jika alarm ini diabaikan, yang akan runtuh bukan hanya kesejahteraan guru, tapi seluruh masa depan bangsa.

Birokrasi dan kekuasaan, dengarlah jerit ini sebelum segalanya terlambat.