MBG Mandek di SLBN 1 Kendari: Ketika Anak Berkebutuhan Khusus Ditinggal, Dugaan Bancakan Uang Rakyat Menguat

KENDARI | SUARAEMPATPILAR.COM — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto nyatanya belum sepenuhnya berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Di Kota Kendari, SLBN 1 Kendari justru tercecer, meski sejak awal telah masuk dalam daftar pendataan penerima.

Ironisnya, sekolah berkebutuhan khusus ini harus menelan kenyataan pahit ketika sekolah-sekolah umum di sekitarnya sudah lebih dulu menikmati program MBG. Pertanyaannya sederhana, ke mana arah prioritas kebijakan ini sebenarnya?

Kepala SLBN 1 Kendari, Sitwan, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, sekolah telah memenuhi seluruh prosedur pendataan sejak awal program dicanangkan. Namun hingga Januari 2026, realisasi hanya sebatas janji.

“Sekolah kami sudah didata sejak awal. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Padahal kami sangat membutuhkan,” ujar Sitwan, Selasa (13/1/2026).

Lebih menyakitkan lagi, orang tua siswa terus mempertanyakan keberadaan program MBG. Sebab, bagi anak-anak berkebutuhan khusus, makanan bergizi bukan sekadar tambahan, melainkan bagian dari kebutuhan dasar untuk tumbuh dan belajar dengan layak.

“Sudah beberapa kali ada yang datang bicara soal dukungan pembangunan dapur MBG. Tapi semuanya berhenti di wacana. Tidak ada kepastian kapan sekolah kami dapat MBG,” tambahnya.

Dari sekian banyak dapur umum MBG di Kecamatan Baruga, tidak satu pun yang terdaftar melayani SLBN 1 Kendari. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, bahkan memunculkan dugaan adanya permainan distribusi dan kepentingan tertentu.

Sitwan mengaku heran. Sekolah umum yang berdampingan langsung dengan SLBN 1 Kendari sudah menikmati program MBG, sementara sekolah berkebutuhan khusus justru ditinggalkan.

Lebih ironis lagi, SLB lain di Kota Kendari sudah menerima MBG sejak 2025. Artinya, persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan indikasi kuat ketidakadilan dalam pelaksanaan program.

“Kenapa hanya sekolah kami yang belum dapat? Padahal siswa di sini juga tidak banyak. Harusnya sekolah berkebutuhan khusus diprioritaskan. Tapi ini tidak ada kejelasan sama sekali,” tegas Sitwan.

Publik pun mulai bertanya lebih jauh:
👉 Apakah anggaran MBG benar-benar disalurkan sesuai sasaran?
👉 Atau justru ada pihak-pihak yang menikmati ‘makan uang rakyat’ di balik program ini?

Perlu diingat, anggaran MBG bersumber dari uang negara, uang rakyat. Setiap rupiah yang tidak sampai ke siswa penerima manfaat bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan anggaran yang dapat berimplikasi hukum.

Sitwan berharap pemerintah daerah, pengelola MBG, hingga instansi terkait segera turun tangan dan menghentikan praktik saling lempar tanggung jawab.

“Anak-anak kami tidak butuh janji. Mereka butuh kepastian,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi