Gubernur ASR Tekankan Efisiensi Anggaran, Fokus Tekan Kemiskinan dan Tingkatkan Kesejahteraan

KENDARI | SUARAEMPATPILAR.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola anggaran yang lebih disiplin, efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam pernyataannya pasca perayaan HUT Sultra ke-62, Rabu (29/4/2026), Gubernur Andi Sumangerukka menekankan bahwa kondisi fiskal daerah yang terbatas harus direspons dengan kebijakan yang cermat dan berorientasi hasil. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak lagi terjebak pada pola belanja yang bersifat seremonial dan kurang berdampak.

“Setiap rupiah dari anggaran daerah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan,” tegasnya.

Pemerintahan ASR–Hugua menjadikan efisiensi sebagai fondasi utama dalam menjalankan program pembangunan. Fokus kebijakan diarahkan pada upaya menekan angka kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tidak hanya itu, pendekatan pembangunan juga diarahkan agar lebih terukur dan berdampak langsung. Program-program pemerintah, menurut Gubernur, tidak cukup hanya hadir dalam dokumen perencanaan, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Di sektor pendidikan, pemerintah berkomitmen memastikan layanan yang inklusif dan bebas dari praktik yang memberatkan masyarakat. Transparansi dan ketepatan sasaran menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang dijalankan.

Sementara di sektor kesehatan, langkah strategis terus diperkuat untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan melalui jaminan kesehatan. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar.

“Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal, baik dalam pendidikan maupun kesehatan,” ujar Andi Sumangerukka.

Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan penyesuaian dalam sistem kerja birokrasi. Efisiensi internal menjadi perhatian penting, termasuk pengendalian belanja yang dinilai tidak mendesak seperti perjalanan dinas.

Langkah ini dilakukan agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Hugua turut menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik. Menurutnya, peningkatan kinerja aparatur harus berjalan seiring dengan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar aktivitas, tetapi hasil nyata,” ujarnya.

Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintahan ASR–Hugua optimistis mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tengah bergerak menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Laporan: Redaksi