JERITAN WARGA SULTRA: LPG 3 Kg dan BBM Subsidi Langka, Dugaan Penyelewengan Disorot

KENDAR | SUARAEMPATPILAR.com – Kelangkaan dan melonjaknya harga LPG 3 kilogram (kg) serta sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar kembali menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kondisi tersebut tidak hanya membuat warga harus mengantre panjang di sejumlah pangkalan LPG dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai kelancaran distribusi energi bersubsidi hingga ke tangan masyarakat yang berhak.

Di tengah keluhan tersebut, dugaan adanya penyalahgunaan distribusi oleh oknum tertentu ikut menjadi sorotan.

Pertanyaannya: ke mana larinya LPG dan BBM subsidi ketika masyarakat justru kesulitan mendapatkannya?

Harga LPG 3 Kg Tembus Rp70 Ribu

Berdasarkan pantauan di lapangan dan keluhan yang dihimpun, LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat sasaran masih ditemukan diperjualbelikan melalui jalur pengecer dengan harga jauh di atas harga resmi.

Untuk wilayah Kota Kendari, harga LPG 3 kg di tingkat pengecer disebut dapat mencapai sekitar Rp35 ribu per tabung. Sementara di sejumlah wilayah luar Kendari, termasuk Muna dan Muna Barat, harga yang dikeluhkan masyarakat bahkan mencapai Rp65 ribu hingga Rp70 ribu per tabung.

Dari Pangkalan, Bagaimana Bisa Sampai ke Pengecer?

Fenomena yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah bagaimana LPG subsidi yang distribusinya memiliki rantai penyaluran resmi dapat berakhir dalam jumlah cukup banyak di tingkat pengecer.

Apalagi, jika harga di tingkat pengecer melonjak berkali-kali lipat dari harga yang seharusnya diterima masyarakat.

Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap rantai distribusi, mulai dari alokasi, agen, pangkalan, jumlah tabung yang diterima, penjualan kepada konsumen, hingga kemungkinan distribusi keluar wilayah.

Sebab, persoalan kelangkaan tidak selalu cukup dijelaskan hanya dengan alasan tingginya permintaan atau keterlambatan pasokan.

Fakta bahwa Polda Sultra sebelumnya telah mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg di Konawe Selatan juga menunjukkan bahwa persoalan distribusi LPG bersubsidi memang perlu diawasi secara serius.

Dalam kasus yang diungkap pada Januari 2026 itu, polisi mengamankan seorang tersangka beserta 136 tabung LPG 3 kg yang diduga diangkut dari sebuah pangkalan.

BBM Subsidi Juga Dikeluhkan Langka

Persoalan serupa dikeluhkan masyarakat pada distribusi BBM subsidi.

Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat di sejumlah SPBU di Sultra disebut masih menjadi pemandangan yang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Kondisi tersebut semakin memprihatinkan apabila BBM subsidi diduga dialihkan untuk kepentingan di luar kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.

Salah satu modus yang perlu menjadi perhatian aparat adalah dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, pengisian menggunakan jeriken dalam jumlah tertentu, hingga penampungan BBM untuk kemudian diperjualbelikan kembali.

Pemerintah sendiri telah menerapkan mekanisme Subsidi Tepat untuk pembelian BBM bersubsidi dengan pendaftaran kendaraan atau usaha serta penggunaan QR Code.

Karena itu, apabila masih ditemukan pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar yang kemudian dialihkan untuk kepentingan lain, mekanisme pengawasan di lapangan patut dipertanyakan dan dievaluasi.

Rakyat Kecil yang Paling Terpukul

Di tengah persoalan tersebut, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Pedagang kecil membutuhkan LPG untuk memasak. Pengemudi angkutan, ojek, nelayan, pelaku usaha mikro, dan masyarakat pengguna kendaraan membutuhkan BBM untuk bekerja dan mencari nafkah.

Ketika LPG sulit diperoleh atau harga ecerannya melonjak, biaya rumah tangga ikut meningkat. Begitu pula ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre BBM, produktivitas mereka ikut terganggu.

“Rakyat kecil makin susah. Mau masak, gas mahal dan langka. Mau narik angkot atau ojek, antre BBM bisa berjam-jam. Tolong pemerintah dan aparat hukum jangan tutup mata,” ujar La Ode Zailudin.

Ia mendesak Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta Ditreskrimsus Polda Sultra memperketat pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg dan BBM subsidi.

Menurutnya, pengawasan jangan hanya dilakukan ketika kelangkaan dan harga sudah menjadi persoalan besar, tetapi harus dilakukan secara rutin pada seluruh mata rantai distribusi.

Publik Menunggu Tindakan Nyata

Kondisi tersebut mendorong masyarakat meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan lebih ketat terhadap seluruh rantai distribusi LPG 3 kg dan BBM bersubsidi di Sulawesi Tenggara.

Pengawasan dinilai tidak cukup hanya dilakukan di tingkat SPBU maupun pangkalan, tetapi perlu ditelusuri sejak dari titik penyaluran, agen, pangkalan, hingga konsumen akhir. Langkah tersebut penting untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta mencegah terjadinya penimbunan, penyalahgunaan maupun penjualan kembali secara ilegal.

La Ode Zailudin mendesak PT Pertamina Patra Niaga bersama Ditreskrimsus Polda Sultra dan instansi terkait segera memperketat pengawasan serta menindak tegas apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM dan LPG bersubsidi.

Menurutnya, masyarakat kecil tidak boleh terus dibebani akibat persoalan distribusi energi bersubsidi. Kelangkaan LPG 3 kg dan antrean panjang BBM secara langsung berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia berharap pengawasan dan penindakan dilakukan secara menyeluruh sehingga distribusi BBM dan LPG bersubsidi kembali tepat sasaran, harga di tingkat masyarakat dapat dikendalikan, dan praktik penyalahgunaan subsidi dapat ditekan.

Laporan: Redaksi