Usulan Kawasan Konservasi Baru 6.000 km² di Sultra: Kolaborasi Ilmuwan dan Pemerintah untuk Masa Depan Lingkungan

KENDARI | SUARAEMPATPILAR.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., membuka Konferensi Pers Presentasi Hasil Ilmiah Wallacea Expeditions di Hotel Plaza Inn Kendari, Senin (5/1/2026). Konferensi ini mengusulkan lanskap konservasi baru seluas 6.000 km² berupa Taman Nasional dan Geopark UNESCO di wilayah pegunungan Sultra.

Acara dihadiri oleh Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, perwakilan Rektor UHO, pimpinan OPD Pemprov Sultra, instansi vertikal, Direktur Nature Volutio, serta peneliti dari UMK, UGM, dan ITB.

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim peneliti Wallacea Expeditions. Ia mengakui keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai ekspedisi berskala besar, tetapi menekankan bahwa hasil penelitian ini sangat berharga bagi masa depan lingkungan Sultra.

“Kami tidak mampu membiayai ekspedisi sebesar ini, tetapi manfaat ilmiahnya luar biasa bagi masa depan lingkungan Sulawesi Tenggara,” ujar Hugua.

Ia menegaskan pentingnya menjaga ekosistem secara utuh, terutama kawasan pegunungan seluas 6.000 km² yang mencakup Tangkil, Mekongga, Matarombeo, dan Sambore. Kawasan ini berfungsi vital sebagai penyangga sistem hidrologi untuk wilayah hilir seperti Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Timur.

“Jika kawasan puncak gunung ini rusak, daerah hilir berpotensi menghadapi banjir dan gangguan serius. Menjaga kawasan ini berarti menyelamatkan kehidupan masyarakat,” tegas Hugua.

Wagub juga mengingatkan bahwa kewenangan pengelolaan kehutanan dan pertambangan sebagian besar berada di Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014. Oleh karena itu, ia berharap ada kebijakan nasional yang mendukung upaya pelestarian ini.

Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Silverius Oscar Unggul, menyatakan kesiapan menjadikan Sultra sebagai pilot project nasional untuk pengelolaan hutan berbasis lanskap. Ia mengungkapkan, Kementerian Kehutanan telah membentuk task force khusus untuk pendekatan baru ini.

“Kita harus mencari pendekatan baru dalam pengelolaan hutan Indonesia. Kalau mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama, itu keliru,” ujar Silverius.

Ia juga menyebutkan dua skema pendanaan potensial untuk konservasi, yaitu karbon kredit dan biodiversity credit, sebagai peluang ekonomi bagi daerah. Selain itu, pemerintah berkomitmen memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat adat seluas 1,4 juta hektar secara nasional.

Konferensi ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas pihak dalam mewujudkan kawasan konservasi baru, demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang di Sulawesi Tenggara.

Laporan: Tim Redaksi