Rp132 Miliar untuk Nelayan Sultra: 6 Kabupaten Dapat Program Kampung Nelayan Merah Putih

KENDARI | SUARAEMPATPILAR.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan geliat pembangunan akan segera menyentuh kawasan pesisir. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sebanyak enam kabupaten di Bumi Anoa bakal menerima bantuan revitalisasi permukiman nelayan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp132 miliar dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Sultra, Martin Effendi Patulak, mengungkapkan bahwa program ini dirancang khusus untuk mengangkat derajat hidup masyarakat pesisir. Fokus utamanya adalah merombak total rumah-rumah nelayan yang selama ini masuk kategori tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang sehat dan layak.

“Enam daerah yang masuk dalam program KNMP tersebut yakni Kabupaten Konawe, Bombana, Kolaka, Buton Utara, Muna, dan Buton Selatan,” kata Martin Effendi saat ditemui di Kendari, Selasa (10/3/2026).

Bukan Sekadar Bangun Rumah, tapi Benahi Kawasan

Yang menarik dari program ini, pemerintah tidak lagi melakukan pembangunan secara sporadis atau “spot-spot”. Martin menegaskan bahwa pola pembangunan akan dilakukan secara terintegrasi dalam satu kawasan utuh. Artinya, jika sebuah desa nelayan sudah masuk program, maka seluruh permukiman di wilayah tersebut akan ditata dan dibangun secara menyeluruh.

“Untuk bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat untuk Sultra itu tersebar di 10 kabupaten/kota, teristimewa di 6 kabupaten/kota yang mendapatkan program KNMP. Nah, di situ kita akan memperbaiki atau membangun rumah-rumah masyarakat nelayan yang tidak layak huni. Itu kita berusaha untuk menyelesaikannya per kawasan, jadi tidak lagi spot-spot,” ujarnya.

Martin mencontohkan, jika pembangunan dimulai di satu desa tertentu, pemerintah akan menuntaskan seluruh rumah yang membutuhkan rehabilitasi di desa tersebut sebelum beralih ke lokasi lain. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan perubahan wajah permukiman nelayan yang signifikan dan berkelanjutan.

Tahap Verifikasi, April Ditargetkan Mulai Gerak

Saat ini, proses penyaluran bantuan tengah memasuki tahap krusial, yaitu verifikasi data calon penerima. Martin menyebut, pihaknya masih menunggu surat keputusan (SK) dari masing-masing bupati dan wali kota terkait usulan nama penerima bantuan. Proses ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada nelayan yang benar-benar membutuhkan.

Meski demikian, pemerintah tidak ingin terjebak dalam birokrasi yang berlarut. Martin menegaskan, pembangunan tidak akan menunggu semua SK dari 10 daerah keluar secara bersamaan.

“Kami berharap April ini sudah mulai jalan. Jadi kami tidak akan menunggu secara keseluruhan SK keluar semua. Mana yang sudah masuk, itu yang kita genjot untuk bangun,” tegasnya.

Kuota Hingga 100 Unit Per Kabupaten

Soal jumlah bantuan, setiap kabupaten diproyeksikan menerima hingga maksimal 100 unit rumah. Namun angka tersebut bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan serta kebutuhan masing-masing desa.

“Untuk kuota per kabupaten nantinya akan ada maksimal 100 unit rumah. Tapi nantinya akan tergantung pada situasi di desa. Kalau misalnya di desa itu hanya 50, ya kita bangun segitu dulu,” tambah Martin.

Pemerintah provinsi juga tidak akan berhenti di enam kabupaten tersebut. Martin mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah memetakan wilayah lain yang memiliki kawasan permukiman nelayan kumuh untuk diprioritaskan dalam program serupa ke depannya. Hal ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah pesisir Sulawesi Tenggara.

Program Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga mendorong produktivitas nelayan. Dengan lingkungan tempat tinggal yang lebih tertata dan sehat, diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih fokus mengelola potensi laut yang melimpah untuk kesejahteraan mereka.

Laporan: Redaksi