Dispar Sultra Temui Kemenpar, Dorong Pariwisata Bahari dan SDM Unggul Jadi Motor Ekonomi Daerah

JAKARTA | SUARAEMPATPILAR.COM — Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan kerja dan audiensi strategis ke Kementerian Pariwisata, Selasa (3/2/2026). Pertemuan ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat guna mempercepat pengembangan pariwisata Sultra sebagai destinasi unggulan nasional sekaligus penggerak ekonomi daerah.

Dalam audiensi tersebut, Dispar Sultra memaparkan potensi pariwisata secara komprehensif mulai dari wisata bahari kelas dunia, kekayaan alam dan geowisata, wisata budaya dan sejarah, hingga konsep pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, menegaskan bahwa Sultra menyimpan keragaman destinasi yang sangat besar. Berdasarkan data terbaru, provinsi ini memiliki 2.067 daya tarik wisata yang tersebar di daratan dan kepulauan.

“Ribuan daya tarik itu mencakup 325 desa wisata, 226 pantai, 123 spot penyelaman, 137 air terjun, serta 324 gua dari gua kering hingga cave dive. Selain itu terdapat 177 benteng bersejarah, 91 danau, 14 air panas alam, 44 permandian alam, 41 wisata tebing, dan 6 kawasan geowisata,” ujar Ridwan.

Masuk Destinasi Prioritas Nasional

Ridwan menambahkan, kekayaan tersebut menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan keragaman destinasi alam dan budaya yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Pariwisata bahari menjadi unggulan utama, ditopang ekosistem laut kelas dunia.

Di tingkat nasional, Sultra masuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Salah satu fokus utama pengembangan adalah Taman Nasional Wakatobi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Selain Wakatobi, pengembangan diarahkan ke kawasan pendukung seperti Baubau, Kendari, serta Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang masuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN),” jelas Ridwan.

Di tingkat daerah, Pemprov Sultra juga menetapkan destinasi penyangga DPP Wakatobi melalui Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan SK Gubernur Nomor 210. Destinasi unggulan tersebut antara lain Benteng Keraton Wolio, Pantai Toronipa, Labengki, Pulau Padamarang, Karst Matarombeo, Karst Pulau Muna, Mangrove Buton Utara, serta Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

Surga Bahari hingga Desa Wisata

Sejumlah destinasi unggulan menjadi fokus pengembangan. Sultra dikenal sebagai surga bahari nasional. Wakatobi diakui sebagai situs selam kelas dunia, sementara Labengki di Konawe Utara menawarkan laguna biru dan tebing karst yang ikonik. Kepulauan Buton juga menyimpan potensi cave dive yang unik, ditambah Pulau Hari dan Pulau Sagori.

Kawasan sekitar Kendari diproyeksikan sebagai hub pariwisata dengan destinasi seperti Pulau Bokori, Pantai Toronipa, Pantai Batu Gong, Pantai Nambo, Pantai Namu, hingga Pulau Hari. Untuk wisata alam pegunungan, terdapat Air Terjun Moramo di Konawe Selatan, Tangkeno yang dijuluki “negeri di atas awan”, serta Danau Biru di Kolaka Utara.

Jumlah desa wisata di Sultra kini mencapai 325 desa, dengan potensi wisata air terjun, pantai, budaya, sejarah, dan pegunungan. Sejumlah desa bahkan telah lolos Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

Fokus SDM dan Sertifikasi

Namun demikian, Ridwan menekankan bahwa potensi besar tersebut harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan tersertifikasi. Ia memaparkan sejumlah kesenjangan kompetensi yang masih perlu ditangani serius.

Pengelola desa wisata masih minim sertifikasi, padahal penting untuk standar pelayanan dan keselamatan. Pemandu wisata selam bersertifikasi juga terbatas, meski Sultra memiliki sekitar 100 titik selam. Sementara itu, pemandu wisata gunung belum memiliki sertifikasi formal, sehingga Dispar Sultra menginisiasi pembentukan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) di Sultra.

Dinas Pariwisata mendorong pelatihan dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, mencakup pemandu gunung, pemandu selam, pengelola desa wisata, hingga pemandu keselamatan wisata tirta.

“Pengembangan destinasi harus berjalan seiring peningkatan kualitas SDM. Inilah urgensi utama kami agar pariwisata Sultra tidak hanya indah, tetapi juga unggul dalam pelayanan, keselamatan, dan profesionalisme,” tegas Ridwan.

Kemenpar Sambut Positif

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kemenpar, Faisal, menyambut positif langkah Dispar Sultra. Menurutnya, pemetaan potensi destinasi yang disertai identifikasi gap kompetensi SDM merupakan fondasi penting bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing.

“Destinasi yang kuat tanpa SDM kompeten berisiko menimbulkan persoalan layanan, keselamatan, dan citra pariwisata daerah,” ujarnya.

Kemenpar menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan SDM di sektor strategis, termasuk pemandu selam, pemandu gunung, pengelola desa wisata, dan keselamatan wisata. Sepanjang 2025, Kemenpar mencatat capaian signifikan melalui pelatihan dan uji kompetensi ribuan pelaku industri serta pencetakan lulusan Politeknik Pariwisata berstandar internasional program yang diharapkan turut meningkatkan daya saing pariwisata Sulawesi Tenggara.

Laporan: Redaksi