Imigrasi Kendari Perkuat Pengawasan WNA di Konsel, Timpora Fokus Deteksi Dini dan Stabilitas Investasi

KONSEL | SUARAEMPATPILAR.com — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (12/2/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional penguatan pengawasan lintas sektor di daerah, seiring meningkatnya mobilitas orang asing serta pertumbuhan investasi dan aktivitas industri di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, menegaskan pengawasan orang asing tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antarinstansi.

“Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan secara sektoral. Melalui forum Timpora ini kita memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan deteksi dini, serta mencegah potensi pelanggaran hukum maupun gangguan keamanan sejak awal,” ujar Novrian.

Pengawasan WNA Jadi Bagian Strategi Stabilitas Daerah

Dalam arahannya, Novrian menekankan pengawasan WNA tidak hanya berkaitan dengan aspek keimigrasian semata, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan stabilitas keamanan dan ekonomi daerah.

Menurutnya, pengawasan yang profesional dan terukur justru memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

“Pengawasan yang efektif bukan untuk menghambat investasi, tetapi memastikan kepastian hukum. Dengan stabilitas daerah yang terjaga, iklim investasi akan semakin aman dan terpercaya,” tegasnya.

Ia menambahkan, Konawe Selatan saat ini menjadi salah satu wilayah dengan dinamika investasi dan aktivitas tenaga kerja asing yang terus berkembang, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang lebih adaptif.

Timpora Jadi Garda Terdepan Deteksi Dini

Dalam rakor tersebut, Imigrasi menekankan pentingnya peran Timpora sebagai garda terdepan deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian maupun ancaman non-tradisional lainnya.

Forum Timpora juga berfungsi sebagai pusat konsolidasi data lintas instansi agar tidak terjadi perbedaan informasi terkait keberadaan orang asing di daerah.

“Forum ini menjadi ruang konsolidasi data. Semua instansi harus memiliki pemahaman yang sama terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayahnya,” kata Novrian.

Ia menegaskan pengawasan terpadu menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pemda Konsel: Mobilitas WNA Terus Meningkat

Sementara itu, Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Ichsan Porosi, menilai keberadaan Timpora sangat strategis mengingat mobilitas orang asing di wilayah tersebut terus meningkat.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kepentingan langsung memastikan aktivitas WNA berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Keberadaan dan aktivitas orang asing di Konawe Selatan harus tertib dan terpantau. Pemerintah daerah mendorong peningkatan komunikasi dan sinergi agar pengawasan ini menjadi bagian utuh dari sistem keamanan daerah,” ujar Ichsan.

Ia juga menegaskan pengawasan yang baik akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan investor.

Sinergi Aparat Penegak Hukum dan Intelijen Diperkuat

Rakor Timpora menghadirkan unsur strategis lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, unsur intelijen, hingga perangkat pemerintah daerah.

Keterlibatan lintas institusi ini dinilai krusial untuk memastikan pengawasan berjalan komprehensif, mulai dari aspek administrasi keimigrasian, keamanan wilayah, hingga kepatuhan hukum tenaga kerja asing.

Forum ini juga membahas mekanisme pertukaran data cepat, pelaporan terpadu, serta respon cepat apabila ditemukan potensi pelanggaran oleh WNA.

Dukungan Pembangunan dan Keamanan Nasional

Imigrasi menilai penguatan Timpora tidak hanya berdampak pada keamanan daerah, tetapi juga berkontribusi pada agenda pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, pemerintah berharap potensi konflik sosial, pelanggaran hukum, maupun ancaman keamanan dapat dicegah sejak dini.

Komitmen Bersama Jaga Stabilitas Sultra

Melalui rakor ini, seluruh instansi berkomitmen memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta langkah pengawasan terpadu terhadap keberadaan orang asing di wilayah Konawe Selatan dan Sulawesi Tenggara secara umum.

Pemerintah berharap sinergi ini mampu menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sultra.

Laporan: Redaksi