Wujud Solidaritas, Pemprov Sultra Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar Bagi Korban Bencana Sumatera

Suara Empat Pilar com. Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 1,5 miliar bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Setiap provinsi akan menerima bantuan senilai Rp 500 juta, yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Sultra.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Kerawanan Menjelang dan Pasca Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 (Nataru) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (8/12/2025).

Gubernur menambahkan ia juga akan memberikan donasi secara pribadi dan mengajak para bupati/walikota, serta seluruh masyarakat Sultra untuk menyisihkan kelebihan hartanya untuk didonasikan.

Pada kesempatan itu, sebagai bentuk dukungan moral, Gubernur juga mengajak seluruh peserta rakor untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan masyarakat yang terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.

“Semoga masyarakat Sumut, Sumbar, dan Aceh diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Semoga kondisi di sana segera pulih,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto mengatakan, terkait bantuan logistik ke Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, pihak Lanud Halu Oleo siap mendukung pendistribusian bantuan ke wilayah tersebut.

“Kami sudah menyiapkan satu pesawat Hercules. Siapapun yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan, dalam bentuk apapun, dapat membawanya ke Lanud Halu Oleo dan kami akan mengantarkannya,” tuturnya.

Dalam rakor tersebut diungkapkan bahwa curah hujan di wilayah Sultra diprediksi akan mengalami peningkatan pada periode akhir Desember 2025 hingga Mei 2026 mendatang.

Gubernur meminta seluruh pihak, terutama bupati dan walikota, agar bersikap proaktif dalam melakukan langkah kontigensi dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi.

“Kita tidak meminta, tetapi apabila nanti terjadi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Tenggara, maka tidak boleh ada kepala daerah yang meninggalkan daerahnya, terutama daerah yang terdampak. Kalau perlu saya akan menginap di wilayah tersebut,” tegas Gubernur Andi Sumangerukka.

Dalam rapat tersebut, sejumlah instansi turut menyampaikan kesiapan menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta potensi bencana hidrometeorologi. Mulai dari BMKG, BPBD, Basarnas, Bulog, hingga kesehatan dan perhubungan menyampaikan paparannya.

Sementara itu, unsur pimpinan forkopimda juga sepakat menyusun prosedur tetap (protap) kewilayahan, pembentukan organisasi satgas, sekaligus membentuk wadah komunikasi untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam menegaskan peran masing-masing pihak sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah.

(Reporter Jainudin)