Perkuat Kesiapsiagaan Daerah, Gubernur Sultra Pimpin Apel Siaga Bencana dan Pembukaan Posko Nataru 2025-2026

SuaraEmpatPilar.Com, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, memimpin secara langsung Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam serta Uji Prosedur Tetap (Protap) 02 Bencana Tanah Longsor Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dirangkaikan dengan pembukaan Posko Terpadu Siaga Bencana Alam dan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Apel kesiapsiagaan tersebut berlangsung di Lapangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sultra, Kamis, 18 Desember 2025, dan diikuti oleh seluruh unsur terkait dalam penanggulangan bencana dan pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel gerak kesiapsiagaan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara selaku pembina apel. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sarana pendukung yang akan digunakan dalam menghadapi potensi bencana alam dan meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa apel siaga ini merupakan wujud nyata komitmen dan kesiapan seluruh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, serta relawan dalam mengantisipasi potensi bencana alam, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat menjelang dan selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kapolda Sultra, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal, serta jajaran BPBD Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa Gelar Kesiapsiagaan ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi potensi bencana alam pada perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus sebagai uji coba Prosedur Tetap (Protap) 02 Bencana Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur menjelaskan bahwa penyusunan dan pengujian protap merupakan proses berkelanjutan. “Kalau ada Protap 02 berarti ada Protap 01, dan jika sudah ada 01 dan 02, maka ke depan akan ada protap-protap berikutnya. Mudah-mudahan ke depan kita dapat terus menguji dan menyempurnakan protap yang ada,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar pernyataan, melainkan bentuk komitmen dan perhatian serius dalam menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meneguhkan sinergi, menguji kesiapsiagaan operasional, serta memastikan seluruh komponen—baik pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, maupun relawan—berada dalam satu kondisi prima dan siap bergerak setiap saat apabila dibutuhkan.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Tahun 2022–2026, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai ancaman bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh unsur terkait tidak boleh menunggu bencana datang, melainkan harus secara proaktif melakukan upaya mitigasi risiko.

Ia juga menjelaskan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi, khususnya di wilayah perbukitan dan jalur transportasi vital antarkabupaten, sering kali menjadi pemicu utama terjadinya tanah longsor. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi melumpuhkan roda perekonomian dan distribusi logistik daerah.

Dalam konteks penanggulangan bencana, Gubernur menekankan pentingnya kesatuan sistem dan prosedur yang baku, teruji, namun tetap fleksibel, sehingga seluruh unsur yang terlibat dapat bergerak secara cepat, efektif, dan terkoordinasi tanpa tumpang tindih, dalam satu kesatuan komando.

Memasuki momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, tantangan kesiapsiagaan dinilai semakin meningkat karena tingginya mobilitas masyarakat untuk mudik, berlibur, dan merayakan hari besar keagamaan. Selain kesiapan menghadapi bencana alam, pemerintah juga dituntut untuk menjamin keamanan ibadah umat Kristiani, kenyamanan wisata, serta kelancaran distribusi logistik. Kecepatan respons dalam menangani potensi bencana di jalur transportasi utama akan sangat menentukan kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru di Sulawesi Tenggara.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada hari yang sama juga dilaksanakan uji coba Prosedur Tetap 02 Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tanah Longsor. Protap ini dirancang sebagai instrumen komando yang menjadi kerangka kerja bersama, mulai dari mekanisme pelaporan, permintaan bantuan, penggerakan personel dan peralatan, pengelolaan logistik, hingga pengaturan jalur transportasi dalam situasi darurat.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan menunjukkan kesiapsiagaan penuh hingga berakhirnya periode Natal dan Tahun Baru. Ia berharap seluruh peserta uji protap dapat menunjukkan dedikasi dan keseriusan, serta menjadikan momentum ini sebagai pembuktian bahwa Sulawesi Tenggara benar-benar siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk. Gubernur juga berharap agar perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berlangsung aman, lancar, dan tanpa gangguan.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara secara resmi membuka Posko Terpadu Siaga Bencana Alam serta Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengucapkan, “Bismillahirrahmanirrahim, Posko Terpadu Siaga Bencana Alam serta Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Provinsi Sulawesi Tenggara saya nyatakan secara resmi dibuka.”

Usai pelaksanaan apel, Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara berkenan menuju Ruang Taktikal Vlog Cam. Pada sesi ini, tim skenario dan narator memaparkan secara komprehensif alur pelaporan dan respons penanganan bencana longsor melalui simulasi, yang dimulai dari inject awal kejadian, peta lokasi terdampak, linimasa peristiwa, hingga trigger eskalasi penanganan bencana.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi diskusi terpadu lintas sektor dan lintas bidang sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam penanganan bencana. Melalui simulasi ini, setiap unsur berlatih menyampaikan laporan, menganalisis perkembangan situasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis secara cepat dan terkoordinasi.

Sejalan dengan itu, simulasi penanganan bencana juga dilaksanakan di lapangan oleh personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan perangkat daerah terkait, mulai dari penyiapan sarana darurat, pengamanan area terdampak, hingga pemetaan jalur evakuasi. Seluruh rangkaian simulasi ini menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan terpadu untuk memastikan kesiapsiagaan dan efektivitas respons penanganan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.
(Tim Redaksi)