KPK Turun Gunung ke Konawe: Proyek Sekolah Rp10 Miliar Bau Korupsi, Dana BOS hingga Kampanye Pemilu Ikut Disorot
- account_circle Olank Zakaria
- calendar_month Rab, 14 Jan 2026
- visibility 302
- comment 0 komentar
JAKARTA | SUARAEMPATPILAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan turun langsung ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk mengusut serangkaian dugaan korupsi yang menyeret sektor pendidikan hingga pembiayaan politik Pemilu 2024. Langkah ini menandai babak baru pengawasan lembaga antirasuah di daerah yang belakangan ramai disorot publik.
Salah satu fokus utama KPK adalah proyek rehabilitasi 7 sekolah dasar di Kecamatan Wawotobi dengan nilai anggaran mencapai Rp10 miliar. Proyek yang dikerjakan oleh PT XYZ tersebut diduga kuat sarat penyimpangan sejak tahap awal pengadaan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan pelanggaran mencakup proses tender yang tidak transparan, indikasi pengaturan pemenang, hingga penggunaan material bangunan di bawah standar teknis. Kondisi fisik sejumlah bangunan sekolah bahkan disebut tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan negara.
Tak berhenti di situ, KPK juga mencium adanya dugaan aliran suap kepada oknum pejabat terkait untuk meloloskan proyek tersebut. Seluruh pihak yang terlibat, termasuk pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, dipastikan akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Selain proyek fisik, KPK juga mendalami dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023. Dana yang sejatinya diperuntukkan bagi operasional dan peningkatan mutu pendidikan itu diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, memicu keresahan di kalangan masyarakat dan tenaga pendidik.
Tak kalah serius, KPK juga masih melakukan klarifikasi awal terkait dugaan korupsi di KPU Konawe dan Bank BTN, yang dikaitkan dengan pengelolaan dana kampanye Pemilu 2024. Dugaan ini menyasar indikasi penyimpangan aliran dana dan potensi pelanggaran hukum dalam tahapan pemilu.
KPK menegaskan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait untuk memastikan seluruh dugaan ini diusut tuntas. Lembaga antirasuah juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan dan pemilu adalah area strategis yang tidak boleh dikotori praktik korupsi.
Publik Konawe kini menanti: apakah penyelidikan ini akan berujung pada penetapan tersangka, atau kembali menjadi deretan kasus yang menguap di tengah jalan.
Laporan: Redaksi
- Penulis: Olank Zakaria
Saat ini belum ada komentar