Warga Parigi Tolak PT SPM Garap Irigasi Laiba: Trauma Proyek Bendung Rp28 Miliar, Dugaan Solar Subsidi Menguak

MUNA | SUARAEMPATPILAR.COM – Rencana pembangunan saluran irigasi di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, justru memantik gelombang penolakan dari masyarakat. Bukan terhadap proyeknya, melainkan terhadap calon kontraktor pelaksana, PT Sinar Putra Mahaba (SPM).

Masyarakat setempat mengaku bersyukur atas hadirnya proyek irigasi bernilai puluhan miliar rupiah tersebut, mengingat kebutuhan air pertanian selama ini menjadi persoalan krusial. Namun, mereka secara tegas menyatakan penolakan keras apabila proyek kembali dipercayakan kepada PT SPM, kontraktor yang sebelumnya mengerjakan proyek Bendung Laiba, Wakumoro, dan Labulu-bulu pada tahun 2025.

Seorang warga Desa Laiba yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, pengalaman pahit saat proyek bendung dikerjakan PT SPM masih membekas di ingatan masyarakat.

“Pengerjaan saluran irigasi ini kami syukuri. Tapi kami menolak keras jika dikerjakan lagi oleh kontraktor yang sama seperti proyek bendung kemarin. Cukup sekali kami kecewa,” tegasnya kepada awak media, Sabtu (24/01/2026).

Komunikasi Buruk, Kesepakatan Dilanggar

Menurut warga, PT SPM dinilai gagal membangun komunikasi dengan masyarakat, terutama pemilik lahan yang terdampak langsung proyek. Sejumlah kesepakatan yang disampaikan dalam rapat sosialisasi disebut tidak dijalankan secara konsisten, memicu ketegangan dan ketidakpercayaan.

Tak hanya itu, kontraktor tersebut juga diduga menggunakan solar subsidi dalam proses pengerjaan bendung dengan nilai anggaran mencapai Rp28 miliar pada akhir tahun 2025 lalu. Dugaan ini semakin memperkeruh citra PT SPM di mata masyarakat.

Tokoh Pemuda Ikut Bersuara

Penolakan serupa disampaikan Rahman, tokoh pemuda Desa Labulu-bulu. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak anti pembangunan, justru sangat berharap proyek APBN dapat berjalan optimal dan memberi manfaat jangka panjang.

“Kami ingin proyek ini dikerjakan oleh perusahaan yang memahami kondisi sosial masyarakat, bukan meninggalkan kesan buruk dan konflik di lapangan,” ujar Rahman.

Rahman juga mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulawesi Tenggara agar lebih selektif dan profesional dalam menentukan pemenang lelang proyek irigasi tersebut. Ia menyinggung fakta bahwa PT SPM kembali tercatat sebagai salah satu peserta tender.

“Kami akan mengawal proses ini. Jangan sampai proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat justru kembali menjadi sumber masalah,” tegasnya.

Masyarakat Siap Mengawal

Masyarakat Parigi menegaskan, proyek irigasi bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut hajat hidup petani dan keberlanjutan pertanian. Karena itu, mereka meminta pemerintah pusat dan instansi teknis tidak mengabaikan rekam jejak kontraktor.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak PT Sinar Putra Mahaba (SPM), BWS IV Kendari, serta BP2JK Sulawesi Tenggara guna memperoleh klarifikasi dan tanggapan resmi terkait penolakan masyarakat serta dugaan yang disampaikan.

Laporan: Redaksi