Belanja Negara di Sultra Capai Rp643,51 Miliar, Transfer ke Daerah Tembus Rp2,8 Triliun

KENDARI | SUARAEMPATPILAR.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menunjukkan geliat positif di awal tahun 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra mencatat realisasi belanja negara pemerintah pusat di wilayah Bumi Anoa telah mencapai Rp643,51 miliar hingga 28 Februari 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, mengungkapkan bahwa angka tersebut setara dengan 8,99 persen dari total pagu APBN yang dialokasikan untuk Sulawesi Tenggara tahun ini.

“Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp435,61 miliar atau 12,67 persen dari pagu, belanja barang Rp166,17 miliar atau 7,40 persen, serta belanja modal sebesar Rp41,74 miliar atau 2,84 persen,” ujar Iman saat ditemui di Kendari, Kamis.

Dominasi belanja pegawai dalam struktur realisasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah masih difokuskan pada pemenuhan kewajiban rutin aparatur negara. Sementara itu, belanja modal yang relatif rendah mengindikasikan bahwa proyek-proyek pembangunan fisik masih dalam tahap awal pelaksanaan.

Menariknya, hingga akhir Februari 2026, belum terdapat realisasi pada pos belanja bantuan sosial (bansos). Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh proses verifikasi data penerima serta penyesuaian regulasi penyaluran di awal tahun anggaran.

Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) justru mencatat kinerja yang cukup signifikan. Hingga periode yang sama, realisasi TKD di Sultra telah mencapai Rp2,8 triliun atau setara 20,73 persen dari total alokasi yang tersedia.

Iman menyebutkan bahwa capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,21 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Komponen TKD yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang tumbuh signifikan sebesar 61,92 persen, diikuti Dana Alokasi Umum (DAU) yang tumbuh sebesar 2,27 persen,” jelasnya.

Pertumbuhan DAK Nonfisik yang cukup tinggi mencerminkan meningkatnya dukungan pemerintah pusat terhadap sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan program prioritas lainnya di daerah.

Namun demikian, beberapa komponen TKD lainnya seperti DAK Fisik, insentif fiskal, serta Dana Desa hingga akhir Februari 2026 masih belum terealisasi.

Iman menjelaskan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh masih menunggu petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar pelaksanaan penyaluran anggaran.

“Untuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa saat ini masih menunggu juknis lebih lanjut. Namun secara umum, penyaluran TKD di Sultra tetap berjalan sesuai rekomendasi yang ada,” tegasnya.

Capaian ini menjadi indikator awal bahwa roda fiskal di Sulawesi Tenggara mulai bergerak, meskipun percepatan belanja, khususnya pada sektor produktif dan pembangunan fisik, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan.

Laporan: Redaksi