Baru Dilantik, Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditahan Kejagung
- account_circle Olank Zakaria
- calendar_month Kam, 16 Apr 2026
- visibility 36
- comment 0 komentar
JAKARTA | SUARAEMPATPILAR.com — Publik dikejutkan dengan penahanan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto oleh Kejaksaan Agung. Penahanan ini menjadi sorotan tajam lantaran terjadi hanya beberapa hari setelah Hery resmi dilantik.
Pantauan di lokasi, Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 11.19 WIB, Hery terlihat digiring keluar dari Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dalam kondisi diborgol saat menuju mobil tahanan.
Tanpa memberikan pernyataan apa pun, Hery memilih diam saat awak media mencoba meminta keterangan. Ia langsung dibawa menuju kendaraan tahanan untuk proses lebih lanjut.
Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Agung belum mengungkap secara resmi perkara yang menjerat pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Suprianta hanya memberikan pernyataan singkat.
“Sebentar lagi, mohon tunggu,” ujar Anang saat dikonfirmasi wartawan.
Ia memastikan bahwa keterangan lengkap terkait kasus ini akan segera disampaikan dalam konferensi pers resmi.
Penahanan ini memantik berbagai spekulasi di tengah publik, mengingat Hery Susanto baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 pada 10 April 2026. Sebelumnya, ia juga dikenal sebagai anggota Ombudsman.
Peristiwa ini menjadi pukulan serius bagi citra lembaga Ombudsman yang selama ini berperan sebagai pengawas pelayanan publik dan penjaga integritas birokrasi.
Sejumlah pihak menilai, langkah Kejaksaan Agung ini menunjukkan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu. Namun di sisi lain, publik juga menuntut transparansi penuh terkait kasus yang menjerat pejabat tinggi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi terkait pasal yang disangkakan maupun kronologi perkara yang menyebabkan penahanan.
Kasus ini dipastikan akan terus menjadi perhatian nasional, sekaligus menguji kredibilitas lembaga negara dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pejabat publik.
Laporan: Redaksi
- Penulis: Olank Zakaria
Saat ini belum ada komentar