AMBULANS LAUT MATI, WARGA KABAENA ‘DITINGGAL NEGARA’: Angkut Jenazah Bayar Rp17 Juta, Pasien Dirujuk Pakai Perahu Kayu

BOMBANA | SUARAEMPATPILAR.COM – Krisis ambulans laut di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kini berubah menjadi potret telanjang kegagalan pelayanan dasar negara di wilayah kepulauan. Di saat nyawa dan jenazah membutuhkan kehadiran negara, warga justru dipaksa bertahan dengan perahu kayu dan ongkos puluhan juta rupiah.

Fakta memilukan ini meledak ke ruang publik setelah akun Facebook Sahrul Gelo membeberkan kondisi darurat tersebut. Unggahannya viral dan memantik satu pertanyaan tajam: ke mana peran pemerintah saat warganya bertaruh nyawa?

Negara Absen di Tengah Duka

Dalam sepekan terakhir, setidaknya empat jenazah warga Pulau Kabaena harus diseberangkan ke Kasipute tanpa dukungan ambulans laut pemerintah. Keluarga korban terpaksa menyewa transportasi laut swasta dengan biaya yang mencekik.

“Carter perahu kayu minimal Rp5 juta, speedboat bisa sampai Rp17 juta,” tulis Sahrul.

Biaya tersebut harus ditanggung keluarga di tengah duka dan kelelahan, setelah sebelumnya bergulat dengan biaya pengobatan. Bagi warga kurang mampu, situasi ini nyaris mustahil.

“Ini bukan lagi soal mahal, tapi soal tidak adanya pilihan,” ungkapnya.

Ambulans Laut Ada, Tapi Mati Total

Ironisnya, Pemerintah Kabupaten Bombana sebenarnya memiliki speedboat ambulans laut lengkap dengan anggaran BBM, sebagaimana disampaikan Dinas Kesehatan melalui layanan PSC 119.

Namun armada tersebut rusak dan tidak bisa digunakan.

Tak berhenti di situ, alternatif lain berupa layanan pengantaran gratis dari PT TMS juga lumpuh karena armada mereka mengalami kerusakan serupa. Artinya, seluruh sistem transportasi darurat laut di Kabaena praktis kolaps.

Kondisi makin parah setelah diketahui dermaga milik Dinkes Bombana roboh dan tak layak pakai, menutup peluang operasional kapal, terutama saat malam hari dan pasang-surut ekstrem.

“Pemerintah hanya jago beli barang, tapi lumpuh soal perawatan,” kritik Sahrul keras.

Pasien Disuruh Bertaruh Nyawa

Dampak terburuk krisis ini dialami pasien rujukan. Dalam unggahan bertajuk “KABAENA DARURAT AMBULANS LAUT”, Sahrul memperlihatkan pasien yang harus dirujuk menggunakan perahu kayu sederhana, tanpa standar keselamatan medis.

Padahal, BMKG memprediksi kondisi laut tidak bersahabat. Risiko terbalik, keterlambatan penanganan medis, hingga kematian di laut menjadi ancaman nyata.

“Kalau ini terjadi di kota, pasti sudah jadi isu nasional,” tulis seorang netizen.

APBD Dipertanyakan, DPRD Didesak Buka Suara

Situasi ini memicu desakan keras kepada Pemda dan DPRD Bombana agar tidak lagi menutup mata. Sahrul secara terbuka meminta APBD 2026 diarahkan secara serius untuk:

• Pemeliharaan rutin ambulans laut
• Ketersediaan operator dan sistem siaga 24 jam
• Pembangunan dermaga strategis dan aman
• Sosialisasi nomor darurat ke seluruh desa Kabaena

“Jangan berlindung di balik efisiensi anggaran, sementara rakyat membayar mahal untuk hak hidup mereka,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi Pemkab Bombana maupun DPRD, sementara kemarahan publik terus membesar di media sosial.

Laporan: Redaksi