Musdes Meledak! Warga Awuliti Bongkar Dugaan Skandal Dana Desa, BLT Mandek hingga Isu Suap Diseret

KONAWE | SUARAEMPATPILAR.COM – Suasana Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (26/1/2026), mendadak memanas. Forum yang seharusnya menjadi ruang mufakat berubah menjadi panggung terbuka pengungkapan dugaan skandal pengelolaan Dana Desa yang selama ini dipendam warga.

Seorang warga, Masnur Muis, secara terbuka menyuarakan keresahan masyarakat. Ia menyinggung adanya dugaan praktik suap yang disebut-sebut melibatkan oknum di Kejaksaan, sehingga sejumlah persoalan desa dinilai tak pernah berujung proses hukum.

Pernyataan itu sontak menyedot perhatian peserta Musdes dan memicu diskusi panas di ruang pertemuan desa.

“Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan warga. Banyak persoalan di desa yang menurut kami belum jelas penyelesaiannya,” tegas Masnur di hadapan forum.

Masnur menekankan bahwa apa yang disampaikannya masih berupa dugaan dan pandangan masyarakat, bukan tuduhan final. Ia justru meminta agar aparat berwenang melakukan penelusuran secara objektif, terbuka, dan sesuai hukum agar tidak terus menimbulkan kecurigaan di tengah warga.

BLT Dipertanyakan, Data Diduga Bermasalah

Tak hanya soal dugaan suap, Masnur juga mengungkap persoalan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Ia menyebut BLT untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025 belum diterima oleh sebagian warga Desa Awuliti.

“Informasi yang kami dapat, di desa lain BLT sudah cair. Tapi di sini masih ada warga yang belum menerima,” ungkapnya.

Lebih jauh, Masnur mempertanyakan data penerima BLT yang menurutnya bermasalah. Ia menyebut ada nama penerima yang bukan warga Desa Awuliti, namun masih tercatat dan menerima bantuan.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diverifikasi secara serius karena dikhawatirkan berkaitan dengan administrasi yang tidak akurat atau potensi penyimpangan.

Dana Masjid Ikut Disorot

Dalam forum yang sama, Masnur juga menyinggung dugaan persoalan pengelolaan dana masjid. Ia menyebut dana masjid sebesar Rp10,5 juta pada tahun lalu diduga dipinjam oleh Kepala Desa dan hingga kini belum dikembalikan.

Tak berhenti di situ, ia turut mempertanyakan dana PHBI yang menurutnya tidak tercatat masuk dalam kas masjid.

“Kami tidak menuduh. Kami hanya meminta kejelasan dan transparansi pengelolaan dana masjid dan PHBI,” ujarnya.

Minta Aparat Turun Tangan

Atas berbagai persoalan tersebut, Masnur meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas untuk turun tangan melakukan penelusuran agar isu-isu yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi liar.

Ia kembali menegaskan bahwa seluruh pernyataannya terbuka untuk diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait, baik pemerintah desa maupun lembaga lain yang disebut dalam forum Musdes.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait demi prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

Laporan: Redaksi