Fahri Hamzah Instruksikan Pemda se-Sultra Benahi Permukiman Kumuh, Dukung Program Indonesia ASRI

KENDARI | SUARAEMPATPILAR.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara untuk bergerak cepat menata dan memperbaiki kawasan permukiman kumuh di wilayah masing-masing.

Instruksi tersebut disampaikan Fahri saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sultra di Kota Kendari, Kamis.

Menurut Fahri, upaya penataan kawasan hunian tersebut menjadi bagian penting dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari renovasi rumah tidak layak huni hingga pembangunan kawasan permukiman yang lebih tertata.

“Perlu kerja sama yang komprehensif di provinsi ini berkaitan dengan total kebutuhan kita untuk merenovasi perumahan, penataan kawasan, juga pembangunan rumah baru, terutama di perkotaan dan daerah yang masih banyak kawasan kumuhnya,” ujar Fahri Hamzah.

Fahri menyebut Presiden Prabowo secara khusus meminta Kementerian PKP untuk mengampanyekan Gerakan Indonesia ASRI sebagai langkah menciptakan lingkungan hunian yang aman, sehat, bersih, dan indah bagi masyarakat.

Menurutnya, penataan kawasan permukiman tidak hanya berdampak pada kualitas hidup warga, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya tarik daerah, terutama dari sisi pariwisata.

“Kawasan yang tertata rapi, bersih, dan indah tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan potensi pariwisata daerah,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Fahri juga mengajak berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang perumahan di Indonesia, untuk bersinergi mendukung percepatan penataan kawasan permukiman di Sulawesi Tenggara.

Ia memaparkan sejumlah instrumen penting yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh. Di antaranya melalui program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah baru, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah secara nasional.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan drainase di kawasan padat penduduk juga menjadi prioritas agar lingkungan hunian masyarakat menjadi lebih sehat dan layak.

“Kemudian juga infrastruktur dasar dengan perbaikan sanitasi dan drainase di lingkungan padat penduduk,” jelas Fahri.

Fahri berharap pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara segera melakukan pemetaan wilayah yang menjadi prioritas penataan kawasan permukiman.

Dengan pemetaan tersebut, intervensi program dari pemerintah pusat melalui Kementerian PKP diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Laporan: Redaksi