Pemprov Sultra Tegaskan Anggaran HUT ke-62 Bukan Rp3,7 Miliar, Hanya Rp1,97 Miliar

KENDARI | SUARAEMPATPILAR.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya buka suara terkait polemik anggaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 yang sempat ramai diperbincangkan publik. Isu pembengkakan anggaran hingga Rp3,7 miliar dipastikan tidak benar dan telah diluruskan secara resmi oleh pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, menegaskan bahwa angka yang beredar tersebut hanyalah bagian dari usulan awal dalam tahap perencanaan, bukan angka final yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

“Bukan Rp3,7 miliar. Yang benar adalah Rp1,97 miliar,” tegas Andi Syahrir saat memberikan klarifikasi di Kendari, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah secara sadar memilih memangkas anggaran sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, tanpa mengurangi kualitas dan tujuan utama kegiatan. Usulan tambahan anggaran yang sempat diajukan sebelumnya tidak direalisasikan setelah melalui proses pembahasan internal.

“Anggaran ditekan tanpa mengurangi esensi kegiatan. Prinsipnya tetap efisien namun berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain soal anggaran, perubahan signifikan juga terjadi pada lokasi pelaksanaan. Jika sebelumnya perayaan HUT Sultra direncanakan berlangsung di Kabupaten Wakatobi, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memusatkan kegiatan di Kota Kendari. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Langkah tersebut dinilai sebagai keputusan rasional di tengah upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran, sekaligus memastikan kegiatan tetap berjalan optimal.

Meski dilakukan penyesuaian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan bahwa perayaan tetap berlangsung meriah dan berkualitas. Mengusung tema “Produktif untuk Sultra Sejahtera”, rangkaian kegiatan HUT ke-62 tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor UMKM dan pariwisata lokal.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kegiatan dirancang agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi perputaran ekonomi maupun promosi potensi daerah.

Di tengah derasnya arus informasi, Andi Syahrir juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

“HUT Sultra tahun ini bukan soal besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat untuk rakyat,” pungkasnya.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi yang berkembang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara bijak dan bertanggung jawab.

Laporan: Redaksi