17 Laporan Polisi Terkait Ceramah Jusuf Kalla, AALAI Beri Ultimatum 2×24 Jam
- account_circle Olank Zakaria
- calendar_month Sel, 14 Apr 2026
- visibility 39
- comment 0 komentar
JAKARTA | SUARAEMPATPILAR.com – Polemik ceramah mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, kian memanas. Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia (AALAI) mengungkapkan bahwa hingga Senin (13/4/2026), sedikitnya 17 laporan polisi (LP) telah dilayangkan dari berbagai daerah terkait pernyataan JK dalam ceramahnya di Universitas Gadjah Mada pada Maret 2026.
Juru Bicara AALAI, Ade Dermawan, menyebut gelombang laporan tersebut terus bertambah dalam waktu singkat, bahkan sejak malam sebelumnya. Ia mengaku pihaknya menerima berbagai laporan melalui komunikasi internal yang menunjukkan eskalasi keresahan di tingkat masyarakat.
“Per semalam, tidak henti-hentinya kami menerima pesan. Total yang kami hitung sudah ada 17 laporan polisi dalam rangkaian persoalan ini,” ungkap Ade.
Menurutnya, banyaknya laporan yang masuk menjadi indikator kuat bahwa polemik ini telah meluas dan berpotensi menimbulkan gesekan sosial jika tidak ditangani secara hati-hati.
AALAI menilai, narasi atau diksi dalam ceramah tersebut dinilai sensitif dan menimbulkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat, khususnya terkait isu antarumat beragama. Oleh karena itu, langkah hukum disebut sebagai salah satu opsi yang kini mulai ditempuh oleh sejumlah pihak.
“Untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh, tentu kita harus menyampaikan hal ini melalui jalur hukum yang benar,” tegasnya.
Sebelumnya, AALAI juga telah melayangkan somasi terbuka kepada Jusuf Kalla. Dalam somasi tersebut, JK diberikan tenggat waktu 2×24 jam untuk memberikan klarifikasi, meluruskan pernyataannya, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik.
Jika somasi tersebut tidak direspons, AALAI menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, seiring terus bertambahnya laporan dari berbagai daerah.
Situasi ini memicu perhatian luas, mengingat figur Jusuf Kalla merupakan tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar di ruang publik. Pengamat menilai, polemik ini perlu disikapi secara bijak oleh semua pihak agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat yang majemuk.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Jusuf Kalla terkait polemik yang berkembang tersebut.
Laporan: Redaksi
- Penulis: Olank Zakaria
Saat ini belum ada komentar