19 Tahun Konawe Utara Mekar, Jalan Warga Tapunggaya–Tapuemea–Mandiodo Masih Terabaikan: LIRA Sultra Tuding Pemda Tutup Mata

KONAWE UTARA | SUARAEMPATPILAR.com – Di tengah gegap gempita perayaan 19 tahun Kabupaten Konawe Utara mekar, jeritan warga Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo justru semakin nyaring terdengar. Jalan umum yang setiap hari mereka lalui belum juga tersentuh perbaikan. Aspirasi yang berulang kali disuarakan dalam forum Musrenbang disebut hanya menjadi “janji manis” tanpa realisasi nyata.

DPW LSM LIRA Sulawesi Tenggara secara tegas menilai Pemerintah Daerah Konawe Utara telah mengabaikan keluhan masyarakat tiga desa tersebut. Dalam Musrenbang yang dipusatkan di Kecamatan Molawe, Kamis (12/2), perwakilan warga kembali menyampaikan usulan perbaikan jalan. Namun, harapan itu kembali pupus.

Musrenbang Berujung Ketegangan

Asran Doiyu, Gubernur LSM LIRA Sultra, yang hadir langsung dalam forum tersebut, menyebut terjadi ketegangan saat usulan warga dibantah oleh Sekretaris Daerah Konawe Utara. Pernyataan yang disampaikan dengan nada tinggi dinilai tidak mencerminkan etika pelayanan publik.

Menurut Asran, pemerintah semestinya membuka ruang dialog dan solusi, bukan justru terkesan menutup aspirasi masyarakat. “Pemerintah yang baik adalah yang mengedepankan etika dan kebijaksanaan, bukan arogansi,” tegasnya.

Alasan Konsesi Tambang Dinilai Tak Masuk Akal

Sekda Konawe Utara disebut beralasan bahwa jalan yang diusulkan warga berada dalam wilayah izin konsesi perusahaan tambang nikel, sehingga pemda enggan menganggarkan perbaikan. Alasan ini justru memantik kritik keras.

Asran menilai pemda seharusnya mampu membedakan antara jalan hauling milik perusahaan dan jalan umum milik daerah. Jika benar masuk wilayah konsesi, koordinasi dengan perusahaan adalah kewajiban pemerintah. Namun jika jalan tersebut secara legal tercatat sebagai jalan umum, maka tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan perbaikannya.

“Sudah 19 tahun warga menanti. Jangan sampai muncul kesan tiga desa ini bukan bagian dari Konawe Utara,” ujarnya.

Ironi di Tanah Penghasil Nikel

Fakta yang lebih menyentak: Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo dikenal sebagai wilayah penghasil nikel dan penyumbang pajak besar bagi daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan kehutanan seharusnya kembali ke daerah untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Namun realitas di lapangan berbeda jauh. Saat musim kemarau, warga harus berjibaku dengan debu tebal. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang membahayakan keselamatan jiwa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan terganggu akibat akses yang memprihatinkan.

LIRA Siap Kawal Hingga ke Pusat

LSM LIRA Sultra menegaskan akan terus mengawal aspirasi warga melalui advokasi kebijakan pemerataan pembangunan. Mereka bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat pemerintah pusat apabila pemda tetap bergeming.

Pertanyaan Publik yang Menggantung

Di usia 19 tahun mekar, publik kini mempertanyakan komitmen pemerataan pembangunan di Konawe Utara.

• Mengapa jalan penghubung tiga desa strategis ini selalu luput dari program prioritas?
• Ke mana alokasi dana infrastruktur selama ini?
• Mengapa wilayah penghasil nikel justru tertinggal dalam akses dasar?

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya soal infrastruktur yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Warga kini menanti bukan sekadar janji, melainkan tindakan nyata. Sebab bagi mereka, jalan rusak itu bukan statistik pembangunan melainkan realitas pahit yang dilalui setiap hari.

Laporan: Redaksi