LPKP Sultra Bantah Tuduhan ke Gubernur, Ajak Publik Jaga Persatuan dan Kondusivitas Daerah

KENDARI | SUARAEMPATPILAR.COM – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-SULTRA) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi secara bijak berbagai informasi yang beredar di ruang publik, khususnya di media sosial, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Ketua LPKP-SULTRA, La Ode Tuangge, menanggapi adanya narasi yang beredar dan menyudutkan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dengan tuduhan-tuduhan yang dinilainya tidak didukung oleh fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berpandangan bahwa setiap informasi yang disampaikan ke publik seharusnya dilandasi oleh data yang valid dan disampaikan secara proporsional, agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat,” ujar La Ode Tuangge kepada suaraempatpilar.com senin (26/6/26)

Kepemimpinan Hasil Mandat Rakyat

Menurut LPKP-SULTRA, Gubernur Sulawesi Tenggara merupakan pemimpin yang memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui proses demokrasi. Oleh karena itu, segala kebijakan dan langkah yang diambil pada dasarnya bertujuan untuk menjaga persatuan serta mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

“Sebagai pemimpin daerah, gubernur tentu memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang,” jelasnya.

Ia menilai, tuduhan yang menyebut adanya upaya memecah belah masyarakat tidak sejalan dengan semangat kepemimpinan dan kebijakan yang selama ini ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Fokus Kerja dan Pembangunan Daerah

Dari perspektif kebijakan publik, La Ode Tuangge menegaskan bahwa saat ini Gubernur Sulawesi Tenggara lebih memprioritaskan kerja-kerja nyata dalam mempercepat pembangunan daerah.

Upaya pembenahan di berbagai sektor terus dilakukan secara bertahap guna mendorong Sulawesi Tenggara agar mampu sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

“Fokus pemerintah provinsi saat ini adalah memperbaiki hal-hal yang sebelumnya belum optimal dan memastikan pembangunan berjalan inklusif serta berkelanjutan,” ungkapnya.

Ruang Kritik Tetap Terbuka

LPKP-SULTRA juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun demikian, kritik diharapkan disampaikan secara konstruktif, objektif, dan berlandaskan fakta agar dapat menjadi masukan positif bagi perbaikan kebijakan.

“Kami menghargai perbedaan pendapat, tetapi alangkah baiknya jika disampaikan dengan cara yang elegan dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama,” tambah La Ode Tuangge.

Imbauan Menjaga Kondusivitas Daerah

Menutup pernyataannya, LPKP-SULTRA mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, memperkuat persatuan, serta mendukung agenda pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Stabilitas sosial dan politik merupakan modal penting dalam mendorong pembangunan. Mari kita jaga ruang publik tetap sehat dan produktif,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi