LIRA Sultra Tantang Ridwan Bae Turun dari Kursi DPR RI: Berani Injak Jalan Neraka Tapunggaya–Tapuemea Konawe Utara? “Jangan Hanya Bicara Infrastruktur dari Jakarta”

KONUT | SUARAEMPATPILAR.com — DPW LSM LIRA Sulawesi Tenggara melontarkan pernyataan keras yang dipastikan “memanaskan telinga” birokrasi pusat maupun daerah. Organisasi tersebut secara terbuka menantang Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, untuk turun langsung menginjakkan kaki di jalan umum warga Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo.

Tantangan itu bukan tanpa alasan. Selama hampir dua dekade sejak Konawe Utara mekar, akses jalan utama yang menjadi urat nadi tiga desa tersebut masih dalam kondisi memprihatinkan—berdebu saat kemarau dan berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan.

“Jangan Hanya Lihat Laporan di Atas Meja”

Gubernur LSM LIRA Sultra, Asran Doiyu, menegaskan bahwa pejabat pusat tidak cukup hanya menerima laporan administratif atau paparan pembangunan di ruang rapat ber-AC.

“Kami menantang Pak Ridwan Bae datang langsung, injakkan kaki di jalan itu. Rasakan sendiri bagaimana rakyat berjalan, bukan dari balik mobil dinas,” tegasnya.

Menurut LIRA, Komisi V DPR RI memiliki kewenangan strategis di bidang infrastruktur, transportasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, kunjungan langsung dinilai penting untuk memastikan kondisi nyata di lapangan.

Ironi di Tanah Kaya Nikel

Wilayah Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo dikenal sebagai kawasan penghasil nikel yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dan daerah. Namun ironisnya, warga justru hidup dengan infrastruktur dasar yang tertinggal.

Setiap hari, masyarakat harus mempertaruhkan keselamatan saat melintas. Anak sekolah terlambat, pasien sulit menuju fasilitas kesehatan, dan aktivitas ekonomi terhambat akibat akses jalan yang tidak layak.

LIRA menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan pembangunan yang serius.

Kritik Keras untuk Pemda Konawe Utara

Selain pemerintah pusat, LIRA juga menyoroti Pemerintah Daerah Konawe Utara yang dinilai gagal memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.

Alasan bahwa jalan berada di wilayah konsesi tambang dianggap tidak cukup untuk membenarkan pembiaran bertahun-tahun. Pemerintah seharusnya mampu mencari solusi melalui koordinasi dengan perusahaan atau penetapan status jalan yang jelas.

“Kalau perusahaan bisa mengangkut nikel miliaran rupiah lewat wilayah itu, masa rakyat tidak bisa mendapat jalan layak?” sindir Asran.

Pesan Terbuka untuk Wakil Rakyat

Tantangan kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI menjadi simbol kekecewaan mendalam masyarakat terhadap lambannya respons negara.

LIRA menegaskan, kunjungan langsung bukan sekadar seremonial, melainkan langkah awal untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati wilayah perkotaan atau kawasan strategis tertentu.

“Jika benar berpihak pada rakyat, datanglah. Jangan biarkan warga merasa sendirian di tanahnya sendiri.” kata Asran dengan nada menantang.

Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kondisi jalan rusak di Tapunggaya, Tapuemea dan Mandiodo menjadi potret nyata paradoks pembangunan. Tantangan LIRA Sultra kepada Komisi V DPR RI kini menjadi sorotan publik apakah akan dijawab dengan tindakan nyata atau sekadar berlalu sebagai wacana.

Warga menunggu, bukan janji. Mereka menunggu langkah kaki negara di jalan yang selama ini mereka pijak sendirian.

Laporan: Redaksi