HEBOH! Paket Makan Bergizi Gratis di Muna Diduga Tak Sesuai Standar Anggaran Rp15 Ribu, Isi Disebut Cuma Rp6 Ribu

MUNA | SUARAEMPATPILAR.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya strategis pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menuai polemik di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Paket makanan yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Latampu, Kecamatan Parigi, dinilai jauh dari standar menu yang ditetapkan pemerintah.

Dalam dokumentasi yang beredar, satu paket MBG hanya berisi dua buah pisang, satu telur, kacang tanah dalam plastik kecil, serta sepotong roti. Tidak tampak nasi, sayur, lauk protein tambahan, maupun susu sebagai komponen penting gizi seimbang.

Temuan ini memicu pertanyaan publik: apakah paket tersebut layak disebut “makan bergizi” sebagaimana tujuan program nasional.

Anggaran Rp15.000 per Porsi, Nilai Isi Diperkirakan Jauh Lebih Rendah

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per awal 2026, anggaran resmi program MBG mencapai sekitar Rp15.000 per porsi, termasuk bahan makanan dan operasional. Paket menu seharusnya mencakup sumber karbohidrat utama (nasi atau umbi), protein hewani atau nabati, sayur, buah, serta susu atau minuman bergizi.

Namun paket di Desa Latampu diduga hanya setara sekitar Rp6.000 berdasarkan harga pasar lokal.

Jika dugaan ini benar, maka terdapat selisih signifikan antara anggaran dan realisasi di lapangan. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya efisiensi berlebihan, kesalahan perencanaan, hingga potensi penyimpangan penggunaan dana.

Stok Susu Habis, Pengelola Klaim Sudah Cari Hingga Baubau

Saat dikonfirmasi, pengurus MBG setempat berinisial Rian menyatakan bahwa komponen susu tidak tersedia karena stok kosong di pasaran.

“Stok susu yang direkomendasikan habis. Kami sudah mencari sampai ke Baubau tetapi tidak menemukan,” ujarnya.

Penjelasan tersebut dinilai belum menjawab persoalan utama. Dalam program pemerintah berskala nasional, pengadaan bahan pokok seharusnya direncanakan jauh sebelum stok habis. Ketiadaan komponen penting tanpa pengganti nutrisi setara dipandang sebagai kelemahan manajemen distribusi.

Pengamat kebijakan publik menilai, jika terjadi kelangkaan bahan, pengelola wajib menyediakan alternatif gizi yang sepadan, bukan menurunkan kualitas menu secara drastis.

APH Diminta Audit, Program Nasional Jangan Sampai Disalahgunakan

Sejumlah pihak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga pengawas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di wilayah tersebut.

Program ini dibiayai dari anggaran negara yang bersumber dari sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi hal mutlak.

Jika ditemukan pelanggaran administratif maupun unsur pidana, tindakan tegas dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap program nasional yang menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah dan masyarakat kurang mampu.

Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat dan produktif. Namun tanpa pengawasan ketat, program strategis tersebut berpotensi melenceng dari tujuan awal dan justru merugikan penerima manfaat.

Laporan: Redaksi