Pemprov Sultra Perkuat Tata Kelola Bersih, ASR Tegaskan Komitmen Perang Melawan Korupsi

KENDARI | SUARAEMPATPILAR.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra, Rabu (6/5/2026).

Dalam forum yang dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Gubernur menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan daerah. Praktik korupsi, menurutnya, tidak hanya menghambat percepatan pembangunan, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan bersama. Pencegahan dan pemberantasannya tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Gubernur yang akrab disapa ASR itu juga menekankan pentingnya membangun sinergi kuat antara pemerintah dan aparat penegak hukum, mulai dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Ia menilai, penguatan koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan akan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan anggaran daerah.

“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

ASR berharap rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi mampu melahirkan langkah konkret dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di Sulawesi Tenggara. Kehadiran KPK, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menjelaskan bahwa KPK memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi pelayanan publik serta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara unsur eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mencegah praktik korupsi di daerah. Ia menekankan bahwa pemerintahan daerah harus berjalan dalam semangat kemitraan dan tanggung jawab bersama demi kepentingan masyarakat.

“Pemerintah daerah terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif yang harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan dalam menjalankan kewajiban, bukan hanya menuntut hak,” katanya.

Dalam paparannya, Edi mengungkapkan bahwa tingkat integritas di Sulawesi Tenggara tergolong cukup baik. Hal tersebut tercermin dari nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Sultra yang mencapai 72,66.

Meski demikian, KPK menilai masih terdapat sejumlah aspek tata kelola yang perlu diperkuat. Salah satunya terlihat dari nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2025 yang berada di angka 51,09.

Nilai tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan sistem pengawasan, pengendalian internal, serta transparansi pengelolaan anggaran dan aset daerah.

KPK juga menyoroti pengelolaan aset daerah sebagai isu strategis yang membutuhkan perhatian serius. Sebagian aset masih dalam proses penindakan, sementara lainnya dinilai masih memiliki ruang untuk dilakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari agenda Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK yang berlangsung di Sulawesi Tenggara selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Mei 2026. Kegiatan itu diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Laporan: Redaksi